Seminar Nasional Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas Ke-67

Seminar Nasional Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas ke-67

Fakultas Hukum Unhas menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema “Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019“ yang dilangsungkan di ruang Senat gedung Rektorat Unhas pada Rabu (6/3). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia sebagai narasumber, yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Ir. Agus Rahardjo, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M., Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen. Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., dan Asisten Khusus Jaksa Agung RI Dr. H. Asep Nana Mulyana, M.Hum. Seminar Nasional ini merupakan rangkaian peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas yang ke-67, dengan maksud memberikan pemahaman kepada civitas akademik dan masyarakat luas tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menawarkan gagasan penting terutama masa depan penegak hukum.


Seminar Nasional dibuka oleh Wakil Rektor Unhas Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., dan dipandu oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum, serta dihadiri peserta yang berasal dari instansi pemerintah, instansi penegakan hukum, dosen, guru besar, mahasiswa unhas dan beberapa universitas di Makassar. Hadir pula Sekjen Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tarmizi, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., Kasi Penkum Kejati Sulsel Salahuddin, S.H., M.H, Karo Ops Polda Sulsel Kombes Pol Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum.


Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., yang mewakili Rektor Unhas menyampaikan selamat datang kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang menjadi pembicara seminar dan juga mengucapkan selamat kepada Fakultas Hukum yang merayakan hari jadinya yang ke-67 tahun. Dalam sambutannya Wakil Rektor 2 menyampaikan bahwa Fakultas Hukum adalah anak kedua dari 16 bersaudara di Unhas. Anak tertua kedua ini lahir pada tahun 1952 dan ini yang mengherankan karena anaknya lebih tua dari induknya. Unhas baru lahir tahun 1958, jadi perbedaannya sekitar 6 tahun. Fakultas Hukum ini pada awalnya merupakan cabang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Fakultas Hukum sudah menghasilkan berbagai tokoh nasional yang memegang peranan penting di lembaga tinggi pemerintahan, advokat, perusahaan, dan lembaga hukum lainnya. Unhas juga memiliki kerja sama yang kuat dengan lembaga hukum, seperti kejaksaan. Fakutas Hukum ini adalah salah satu fakultas terkuat di Unhas. Sekarang ini jumlah guru besar-nya 33 orang dari 88 dosen. Artinya, lebih sepertiga dosen FH adalah profesor, ini rasio terbesar di Unhas. Wakil Rektor 2 menambahkan bahwa Unhas sebagai PTN-BH memiliki kontrak kerja dan tuntutan yang besar, di antaranya peningkatan karya jurnal Scopus, WTP yang mesti terus dipertahankan, dan pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi atau Good University Governance (GUG). Untuk itu, tata kelola ini akan menjadi yang utama dikembangkan. Kita dituntut oleh Majelis Wali Amanat untuk menjalankan GUG itu, seperti halnya di pemerintahan atau di perusahaan. Tentu saja ini terkait dengan aspek hukum. Seminar ini akan memberikan catatan dan bekal untuk bisa menjalankan GUG tersebut.


Dalam presentasinya, Ketua KPK RI membahas berbagai isu hukum, antara lain indeks persepsi korupsi Indonesia yang trend-nya makin positif, perlunya revisi UU Tipikor, masalah perdagangan pengaruh, pemidanaan korporasi, pembaharuan pidana tambahan, dan pemberatan pidana. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI menekankan pentingnya sistem hukum yang terbentuk secara holistik dan komprehensif, edukasi penegakan hukum ke masyarakat, ketaatan hukum yang terinternalisasi di tengah masyarakat, dan pentingnya budaya hukum sebagai bagian strategis dalam penegakan hukum. Kepala Divisi Hukum Mabes Polri mengulas tentang persaingan politik  di Pemilu 2019, termasuk potensi konflik, ancaman dan kerawanan Pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan serentak dalam pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR RI/DPD, dan DPRD Kota/Kabupaten. Asisten Khusus Kejaksaan Agung RI memaparkan tentang pembangunan hukum di Indonesia, dan tantangan normatif, kelembagaan, serta pragmatik penegakan hukum yang dihadapi bangsa Indonesia.