PUSAT KAJIAN KEJAKSAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Hari ini Fakultas Hukum "diserang" oleh para Jaksa Se-Sulawesi Selatan. Para pimpinan Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri "mengepung" fakultas hukum dari berbagai penjuru.

Kehadiran mereka adalah dalam rangka peletakan batu pertama Pembangunan gedung Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum. Gedung ini sudah mulai dipondasi. Di lantai 1 rencana nya akan menjadi kantin, karena memang semula adalah kantin. Kemudian di lantai dua akan menjadi kantor Pusat Kajian Kejaksaan.

Lembaga yang didirikan tahun lalu dan di launching oleh Jaksa Agung ini bergerak secara progresif. Dekan Fakultas Hukum bekerja secara maraton membangun jaringan dan "memburu" semua peluang kerjasama dari berbagai lini stakeholders. Saya kadang melihat dekan kekurangan istirahat guna mendorong terus-menerus Fakultas Hukum agar menjadi terdepan dalam segala aspek.

Pusat Kajian Kejaksaan ini diharapkan sebagai lembaga ilmiah yang secara rutin memberikan masukan dan pengkajian kepada instansi kejaksaan agar secara kelembagaan institusi ini terus-menerus diperkuat. Penguatan ini dapat dilakukan dengan support institusi. Dari segi kelembagaan, kejaksaan dapat menjadi independen, sementara dari sisi sumber daya manusia diharapkan lahir jaksa-jaksa progresif yang meletakkan hukum sebagai sumber mata air kebaikan bagi umat manusia, buka sumber malapetaka yang digunakan oleh kekuasaan untuk kepentingan jangka pendek.

Acara ini tidak saja dihadiri oleh para jaksa, pimpinan fakultas dan para dosen, tetapi juga "ditemani" oleh ketua Komisi Kejaksaan. Pusat kajian Kejaksaan adalah merupakan lembaga pertama yang dibentuk oleh Kejaksaan RI bekerjasama dengan fakultas hukum di Indonesia. Dalam hal ini, fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi tempat pertama pembentukan Pusat Kajian Kejaksaan.

Semoga denga kehadiran Pusat Kajian Kejaksaan ini dapat membentuk para jaksa progresif dan melahirkan jaksa-jaksa yang mampu menembus batas tabu kekuasaan demi menegakkan hukum yang memiliki nafas keadilan.

Makassar, 16 Mei 2017

Fajlurrahman Jurdi