Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara (12 Sitasi)

---

Natural resource management for sustainable development in managing environmental permit (4 Sitasi)

---

Omnibus law in natural resource management: Challenges and the future prospect (3 Sitasi)

---

Pelaksanaan Fungsi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Penanganan Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (2 Sitasi)

---

Initiating the Concept of Nationality: Nationalization of Natural Resources Management in Indonesia (1 Sitasi)

---

Permitting for sustainable natural resources management in Indonesia (1 Sitasi)

---

SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1 Sitasi)

---

Regulation of Water Resources to Guarantee the Right to Availability of Water in the Karst Area of Maros-Pangkep, South Sulawesi, Indonesia (0 Sitasi)

---

INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES TO IMPROVE THE WELFARE OF VILLAGE COMMUNITIES (0 Sitasi)

---

PERLINDUNGAN HAK WARGA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN (0 Sitasi)

---

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Outsourcing (0 Sitasi)

---

Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Lajur Kiri Bagi Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (0 Sitasi)

---

Pengadilan Hubungan Industrial Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh (0 Sitasi)

---

Al-Azhar Islamic Law Review (0 Sitasi)

---

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMUTUSAN (0 Sitasi)

---