Muh. Hasrul
Staf Dosen
Nama Lengkap
Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., M.A.P.
Google Scholar
Status Dosen
DTPS
Publikasi Ilmiah (Jumlah : 342 Sitasi )
Aspek hukum pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (psbb) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) (105 Sitasi)
Analisis Klaster Untuk Pengelompokkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat (46 Sitasi)
Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara (30 Sitasi)
Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah (22 Sitasi)
Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah (22 Sitasi)
Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah (18 Sitasi)
Constructing A Legal Concept of Secondary Education Management in Indonesia (16 Sitasi)
Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (13 Sitasi)
Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif (11 Sitasi)
The Impact of Green Human Resource Practices on Environmental Performance (10 Sitasi)
Penerapan Model Pembalajaran Predict-Observe-Explain (POE) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (6 Sitasi)
Relasi Negara Dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila (6 Sitasi)
Student perceptions as beginner voters against the normalization of money politics in general elections (5 Sitasi)
Analisis Klaster Untuk Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat (5 Sitasi)
Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone (4 Sitasi)
Health and law: Euthanasia in Indonesian legal perspective (4 Sitasi)
TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU USAHA DALAM PELANGGARAN LABEL PANGAN (4 Sitasi)
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah (3 Sitasi)
Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika (3 Sitasi)
Taiwan's Sovereignty And Its Position To The South China Sea Dispute Under The International Law (3 Sitasi)
Analisis Klaster Untuk Pengelompokkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat (46 Sitasi)
Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara (30 Sitasi)
Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah (22 Sitasi)
Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah (22 Sitasi)
Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah (18 Sitasi)
Constructing A Legal Concept of Secondary Education Management in Indonesia (16 Sitasi)
Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (13 Sitasi)
Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif (11 Sitasi)
The Impact of Green Human Resource Practices on Environmental Performance (10 Sitasi)
Penerapan Model Pembalajaran Predict-Observe-Explain (POE) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (6 Sitasi)
Relasi Negara Dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila (6 Sitasi)
Student perceptions as beginner voters against the normalization of money politics in general elections (5 Sitasi)
Analisis Klaster Untuk Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat (5 Sitasi)
Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone (4 Sitasi)
Health and law: Euthanasia in Indonesian legal perspective (4 Sitasi)
TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU USAHA DALAM PELANGGARAN LABEL PANGAN (4 Sitasi)
Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah (3 Sitasi)
Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika (3 Sitasi)
Taiwan's Sovereignty And Its Position To The South China Sea Dispute Under The International Law (3 Sitasi)