Fakultas Hukum Unhas

Penelitian Program Studi Ilmu Hukum merujuk pada minat sebagaimana yang dicantumkan dalam Roadmap Penelitian Fakultas Hukum. Roadmap dimaksud dapat ditemukan pada Buku Panduan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Di dalam mengembangkan penelitian Program Studi Ilmu Hukum telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Berikut daftar penelitian dosen Program Studi Ilmu Hukum :

No Kegiatan Ketua Peneliti Tahun
1PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN DAERAHProf.Dr.Aminuddin Ilmar, SH, MH.2017
2perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Pulau TerluarProf. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, SH., M.Hum.2017
3Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik DesaNaswar, SH., MH.2017
4Kontrak Publik Sebagai Instrumen PemerintahanMuhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn.2017
5Peran Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menciptakan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Kredit Pemilikan RumahMarwah, SH.,MH.2017
6Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Ditinjau Dari Perspektif Penegakan HukumFitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H.2017
7PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN KABUPATEN BULUNGANDr.Zulkifli Aspan, SH, MH2017
8PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG AILIK DAERAH KABUPATEN SINJAIDr.Muhammad Ilham Arisaputra, SH, MH.2017
9Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah DaerahDr. Zulkifli Aspan, SH., MH.2017
10Efektivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Penyuluhan Hukum Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)Dr. Wiwie Heryani, SH., MH.2017
11Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Tari dan Lagu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisonal di Sulawesi Selatan dalam Hukum Nasional dan Hukum InternasionalDr. Winner Sitorus, SH., MH., LLM.2017
12Perlindungan Hukum Hutan Bakau Sebagai Upaya Penyelamatan Dari Ancaman Kerusakan Di Sulawesi SelatanDr. Maskun, SH., LLM.2017
13Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penataan Ruang dan Pertanahan Di Kabupaten SinjaiProf. Dr. Abdul Razak, SH., MH.2017
14Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Luar KawinProf. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH.2017
15Pekerjaan Jasa Swakelola Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2017
16Pengaturan Dan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik DaerahProf. Dr. Syamsul Bachri, SH., MH.2017
17Koneksitas Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok SelatanProf. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, SH., MH.2017
18Implementasi Program Rehabilitasi bagi Korban Pengguna Narkoba oleh BNNProf. Dr. Musakkir, SH.,MH.2017
19Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Prinsip Negara HukumProf. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si.2017
20Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Propinsi PapuaProf. Dr. Marthen Aries, SH., MH.2017
21Sosialisasi Mengenai Standarisasi Internasional Pengamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan Di Kota Pare-PareProf. Dr. Marcel Hendrapati Yaparno., SH., MH.2017
22Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Ditinjau Dari Hukum InternasionalProf. Dr. Marcel Hendrapati Yaparno., SH., MH.2017
23Aspek Hukum Penguasaan Dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Guna Kepentingan Investasi AsingProf. Dr. Ir. Abrar, SH., MH.2017
24Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hak Kommunal Atas Hutan Pasca Putusan Mk No. 35 Tahun 2012 Di Kab. SoppengProf. Dr. H. Aminuddin Salle, SH.,MH.2017
25Pemahaman Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Mencegah Konflik Pertanahan Di Kota MakassarProf. Dr. Farida, SH., M.Hum.2017
26Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan NelayanProf. Dr. Farida, SH., M.Hum.2017
27PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI SULAWESI SELATANDr. Iin Karita Sakharina, SH., MA.2017
28Peranan Pengawas Perikanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Di Kabupaten Pangkajene KepulauanDr. Abd. Azis, SH., MH.2017
29Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Dan Malaysia (Suatu Studi Komparatif)Dr. Abdul Maasba Magassing, SH., MH.2017
30Implementasi Ratifikasi Konvensi Hak Anak Dalam Menangani Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi Di Sulawesi SelatanDr. Iin Karita Sakharina, SH., MA.2017
31Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanDian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.2017
32Konstruksi Wacana Publik dan Relasi Kuasa pada Warung-warung Kopi di MakassarAndi Faisal, S.S.,M.Hum.2017
33Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Syarat Dalam Rangka Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Indikasi) Geografis) "Beras Pulut Mandoti Enrekang" Sulawesi SelatanDr. Hasbir, SH., MH.2017
34Sosialisasi Mengenai Hak Dan Kewajiban Nelayan Dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Di Dr. Abd. Azis, SH., MH.2017
35Perlindungan Hukum Pekerja Migran IndonesiaDr. Abdul Maasba Magassing, SH., MH.2017
36Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialDr. Anshori Ilyas, S.H., M.H 2016
37Persepsi Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Penguasaan Wilayah Ulayat di Kabupaten GowaProf. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, SH.,MH 2016
38Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Restorative JusticeDr. Anshori Ilyas,S.H,M.H 2016
39Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penetapan Hak Penguasaan dan Pemilikan TanahDr. H. Mustafa Bola,S.H,M.H 2016
40Workshop tentang Administrasi Pemerintahan di Kota Pare-PareProf. Dr. Aminuddin Ilmar, SH. MH. 2016
41Implementasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Sulawesi SelatanProf. Dr. Aminuddin, SH. MH. 2016
42Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Untuk Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene KepulauanDr. Abd. Asis, S.H,M.H 2016
43Batas ruang lingkup kewenangan DPRD dalam penganggaran daerahProf. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH2016
44IbM : Sosialisasi Penggunaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Menurut UU N0. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perikanan di Kabupaten SelayarDr. Abd. Asis, SH., MH. 2016
45Penyuluhan Hukum Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota MakassarProf. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 2016
46Sosialisasi Bentuk, Jaringan Dan Bahaya Perdagangan Orang Di Kota Pare-PareDR. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. 2016
47PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERAS PULUT MANDOTI ENREKANG DALAM REZIM INDIKASI GEOGRAFISDr. Hasbir, S.H., M.H. 2016
48Aspek Hukum Penatagunaan Tanah Perkotaan melalui Rencana Detail Tata RuangDr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. 2016
49Penyusunan Profil Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Sulawesi SelatanProf.Dr.Irwansyah, SH, MH.2016
50Workshop Tentang Antisipasi Penyalahgunaan Media Sosial Yang Berakibat Pada Tindak Pidana Dikalangan Pelajar Sekolah Menengah Umum (SMU) 1 Marbo, Kabupaten TakalarDr. Maskun, SH.,LLM. 2016
51Penyusunan Draf Perda Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota MakassarDr. Maskun, SH, LLM2016
52Analisis Data Pendukung Penegasan Batas Antar Daerah Provinsi Sulawesi BaratProf.Dr.Aminuddin Ilmar, SH, MH2016
53Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geoigrafis Terkait Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas "Minyak Mandar" Bagi Masyarakat Kabupaten Polewaliu MandDr. Hasbir, S.H., M.H. 2016
54 Penyuluhan Hukum Tentang Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten SinjaiDr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. 2016
55Penyusunan Kajian Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan BersihProf.Dr.Aminuddin Ilmar, SH, MH2016
56Penyusunan Naskah Akademik Draf Perda Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota MakassarProf.Dr.Aminuddin Ilmar, SH, MH2016
57Penyuluhan Hukum dan Bimbingan Teknis Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Anak dan Remaja Binaan PBSR Makkareso MarosDr. Mustafa Bola, S.H., M.H 2016
58Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Prof.Dr.Aminuddin Ilmar, SH, MH2015
59Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis) ”Perahu Pinisi ” Sebagai Strategi Perlindungan Hukum Produk Khas Masyarakat Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Dr Hasbir SH, MH2015
60Mediasi dalam Pembinaan Hubungan PancasilaDr. Zulkifli Aspan, SH. MH dkk (7 Orang Ang2015
61Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Aanak dan RemajaDr. Mustafa Bola, SH., MH dkk (7 Orang An2015
62Penyusunan Kajian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan BersihProf. Dr. Aminuddin, SH., M.Hum.2015
63Analisis Data Pendukung Penegasan Batas Antar Daerah Provinsi Sulawesi SelatanProf. Dr. Aminuddin, SH., M.Hum.2015
64Sosialisasi Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional "Songkok To Bone" bagi Masyarakat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Dr. Hasbir, SH., MH. dkk (7 Orang Anggota)2015
65Sosialisasi Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)di SMA Negeri I Marioriwawo Takalala Kabupaten SoppengDr. Maskun, SH., LLM dkk (7 Orang Anggota)2015
66Batas Ruang Lingkup Kewenangan DPRD Dalam Penganggaran DaerahProf. Dr. Juajir Sumardi SH,MH2015
67Penyuluhan Hukum tentang Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam di Kabupaten SoppengAchmad, SH., MH. dkk (7 Orang Anggota)2015
68Reaktualisasi Sinergitas Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Terhadap hukum Nasional dalam Rangka Menyikapi Problematika Perlindungan Hukum di Malino, Kabupaten Gowa. Prof.Dr. A. Suriyaman Mustari, Pide, SH.,MH. dkk (2015
69Penyuluhan tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Tanah -Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir Oleh Masyarakat di Kabupaten JenepontoDr. Sri Susyanti Nur, SH., MH.2015
70Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten BarruDr.Mustafa Bola, SH, MH2015
71Penetapan Selat Makassar Sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor SH, MH2015
72Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Implementasi Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraDr. Anshori Ilyas SH, MH2015
73Kajian Naskah Akademik Dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Tanah Tahun 2015Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH2015
74Bimbingan Teknis Pendirian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Naswar, SH., MH. dkk (7 Orang Anggota)2015
75Penyusunan Rencana Pembelajaran, Konten Website, Kode Etik Dan SOP, Dan Handbook Klinik Hukum Birkah Latif, SH, MH, LL.M2015
76Sosialisasi Mengenai tanggungjawab Pidana Pelaku Usaha dalam Pelanggaran Label Pangan Prof. Dr Andi Sofyan, SH.,MH 2015
77Penyusunan Roadmap Agroindustri Provinsi Sulawesi Barat Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH, MH2015
78Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka Penataan Ruang dan Pertanaman di Kabupaten JenepontoProf. Dr. Abd. Razak, SH., MH. 2015
79Peranan Serikt Pekerja IndustrialProf. Dr. Marwati Riza, SH., MH. 2015
80PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN WOMAN INDIGENOUSRIGHTS DI INDONESIA BERDASARKAN CEDAW DAN DEKLARASI PBB TENTANG INDIGENOUS PEOPLEPROF. DR. S.M.NOOR, S.H., M.H. 2014
81PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI SEKTOR KEHUTANAN (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kab. Sinjai)PROF. DR. M. YUNUS WAHID, S.H., M.SI. 2014
82Perkembangan Doktrin Universalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Tidak Dapat Dikurangi (Non-Derogable Rights): Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Pengujian Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H,M.H 2014
83Sosialisasi Kesadaran Hukum Mayarakat Dalam Rangka Pensataan Ruang dan Penyelenggaraan Pertahanan di Kabupaten Pangkep Prof.Faisal Abdullah, SH.,MH 2014
84Restrukturisasi Lembaga Pengelolaan Penerimaan NegaraProf. Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH.MH 2014
85Penyuluhan Hukum Tentang Tata Cara Mengajukan Tuntutan Hak Keperdataan di Pengadilan Negeri dan Pengedilan Agama Pangkep Achmad, SH.,MH 2014
86Pengaturan Hak Atas Lingkungan dan Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang & Peraturan daerah) Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Sulawesi SelatanProf. Dr. Irwansyah, S.H,M.H 2014
87INTERSEKSI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN LINHKUNGAN LAUT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA TEPI PANTAI (WATER FRONT CITY) DI INDONESIAPROF. DR. JUAJIR SUMARDI, S.H., M.H. 2014
88Kajian Terhadap Urgensi Sistem Ekonomi Syariah Studi kelayakan Regulasi dan Pelembagaannya di IndonesiaProf. Dr. H.M.. Arfin Hamid, S.H,M.H 2014
89Sosialisasi BantuaN Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Warga Masyarakat di Kelurahan Karunrung, Kecamatam Rappocini Muh. Basri , SH.MH 2014
90Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terkait Pelaksanaan Sistem OutsoursingDr. Anshori Ilyas, SH.,MH 2014
91Kemajuan Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak di IndonesiaDr.Iin Kartika Sakharina, SH.,MH.,MA 2014
92Sosialisasi Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional "I Lagaligo" Bagi Masyarakat Sulawesi Selatan Dr. Hasbir, SH.,MH 2014
93PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN HAK DASAR PEKERJADR. ZULKIFLI ASPAN, S.H. M.H. 2014
94PENGARUH OPINI PUBLIK DALAM PUTUSAN HAKIMDR. WIWIE HERYANI, S.H., M.H. 2014
95Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Revitalisasi Permukiman Kumuh Guna Mewujudkan Makassar Kota Metropolitan Dr. Sri Susyanti Nur, SH.,MH 2014
96KONSOLIDASI TANAH KOTA MAKASSAR DENGAN VITALISASI PERMUKIMAN KUMUH DAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUNDR. SRI SUSYANTI NUR, S.H., M.H. 2014
97Kolerasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tkingkat banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)Dr. Mustafa Bola, SH., MH 2014
98Penataan hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota( Suatu Studi Kewenangan Pemerintahan Dalam Kerangka Optoda) Dr. Muh. Hasrul,SH.,MH 2014
99Mekanisme Pengisian Jabatan Pemerintahan Dalam Rangka Implementasi Good GovernanceDr. Anshori Ilyas , S.H,M.H 2014
100Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaNaswar, SH.,MH 2014
101Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Kearifan Lokal (Pendekatan Jalur Non-Liyigasi)Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, SH,M.H 2014
102Kejahatan Transnasional di IndonesiaDr. Abdul Maasba Magassing, SH,MH 2014
103Penyiapan Naskah Akademis dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta TamanProf. Dr. F a r i d a, SH., M.Hum.2014
104Tanggungjawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label PanganProf. Dr. Andi Sofyan, S.H,M.H 2014
105Jasa Swakelola Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi KhususProf. Dr. Aminuddin, SH., M.Hum.2014
106Keadaan Darurat Bencana dan Kendala PenanggulangannyaProf. Dr. Aminuddin, SH., M.Hum.2014
107PENGATURAN SIBER ESPIONASE DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTEK NEGARA-NEGARAPROF. DR. ALMA MANUPUTTY, S.H., M.H. 2014
108ANALISIS HUKUM MATERI PERPU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 DAN TINDAK LANJUTNYAPROF. DR. ACHMAD RUSLAN, S.H., M.H. 2014
109Revitalisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Permohonan Judicial Review Untuk Memperkuat Perlindungan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di IndonesiaProf. Dr. Abdul Razak, S.H,M.H 2014
110Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat PenyidikanProf. Dr. A.M. Syukri Akub, S.H,M.Hum 2014
111Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Dr. Amir Ilyas, SH.,MH 2014
112Pengendalian Efektif Sebagai Konsep Perolehan Kedaulatan Teritorial : Analisis terkait Kasus Sipadan-Ligitan Effective Occupation as Consept of Territorial Sourvereighty Acquisition : Analysis RelatDr. Marcel Hendrapati, SH.,MH 2014