Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. dan Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.I.P., M.Si. melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Desa serta Tridharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan PKS berlangsung di ruang Video Conference FH Unhas pada Selasa (13/12).

Pada pertemuan ini, Dekan didampingi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bid. Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Ketua GPM-PR Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., Ketua Prodi Sarjana Hukum Administrasi Negara Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., dan Tim Kerja Sama FH Unhas. Dari pihak Pemkab Luwu Utara hadir Kepala Bappelitbangda Ir. Alauddin Sukri, Kepala BKPSDM Drs. Nursalim, Kabag Pemerintahan Akram Riza, S.Pd.,  Kabag Organisasi Muh. Hadi, S.H. Kabag Hukum Suriadi, S.STP., dan Kabag Protokol Nuralim, S.STP.

PKS ini dimaksudkan untuk meningkatkan SDM di bidang Hukum Pemkab. Luwu Utara terutama dalam penyusunan dokumen atau legal drafting. Kerja sama ini sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh aparat hingga tingkatan desa sehingga produk hukum dapat terimplementasikan. SDM aparatur Pemda yang berlatar pendidikan hukum sangat dibutuhkan, pendidikan hukum akan memberikan pemahaman dan keterampilan umum maupun khusus di bidang hukum, termasuk seperti penyusunan dokumen naskah akademik maupun draft rancangan perda atau legal drafting yang baik. PKS ini juga akan dikorelasikan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat Luwu Utara serta dengan visi Pemda Luwu Utara dengan kampus.

Fakultas Hukum Unhas memiliki SDM Guru Besar yang cukup banyak, bahkan FH Unhas ini adalah Fakultas Hukum pemilik Guru Besar terbanyak dari semua Fakultas Hukum yang ada di Indonesia saat ini, yakni 34 Guru Besar dengan kompetensi dan pengalaman yang beragam dan mumpuni. Potensi inilah yang akan dioptimalkan dalam penerapan PKS. Begitu pula dengan adanya ‘Kampus Merdeka Belajar’ yang akan mendekatkan mahasiswa FH Unhas dengan Pemda dan masyarakat Luwu Utara melalui berbagai bentuk MBKM, termasuk dengan mendorong unit-unit kewirausahaan mahasiswa, serta berbagai bentuk inovasi dan hal lainnya yang dapat disinergikan antara Pemda Luwu Utara dengan FH Unhas. Era saat ini mendorong lahirnya kolaborasi demi mengoptimalkan eksistensi semua pihak, termasuk antara Pemkab. Luwu Utara dengan Fakultas Hukum Unhas.