Fakultas Hukum Unhas bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema “Konsepsi Pengelolaan BUMN dan Kunci Sukses Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pasca Merger” dan menghadirkan Wakil Direktur Utama Pelindo H. Hambra Samal, S.H., M.Hum. sebagai Narasumber. Kuliah umum ini berlangsung di Baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. FH Unhas pada Rabu (16/4) dan secara resmi dibuka oleh Dekan FH Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. yang didampingi oleh para Wakil Dekan. Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara FH Unhas dengan Pelindo Regional 4. Turut hadir Executive Director Pelindo Regional 4 H. Abdul Azis, Direktur Utama Pelindo Jasa Maritim Arif Prabowo, dan Group Head Hukum Pelindo Dr. Akhirman, S.H., M.H. Bertindak sebagai moderator dalam kegiatan ini yakni Dosen FH Unhas Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.

Kuliah ini berfokus pada pengelolaan Pelindo sebagai perusahaan milik negara, yang mencakup topik-topik seperti hukum maritim, tata kelola perusahaan, dan logistik, serta menekankan pentingnya memahami BUMN di Indonesia. Pertemuan ini juga membahas restrukturisasi BUMN, penggabungan perusahaan pelabuhan Pelindo, dan berbagai masalah hukum dan keuangan terkait BUMN di Indonesia.

Dalam paparannya, Wakil Direktur Utama Pelindo menekankan pentingnya memahami BUMN di Indonesia. Mereka memberikan statistik tentang jumlah BUMN, anak perusahaan mereka, dan karyawan, menyoroti bahwa BUMN berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terhitung 15% dari PDB dan 28% dari anggaran negara. Narasumber juga membahas berbagai sektor BUMN yang beroperasi, termasuk energi, infrastruktur, dan keuangan, dan menyebutkan perubahan terbaru dalam undang-undang BUMN, termasuk pembentukan "Super Holding" yang disebut Danantara.

Kuliah umum ini juga mengupas proses penggabungan perusahaan pelabuhan Pelindo di Indonesia. H. Hambra Samal menjelaskan bahwa merger, yang memakan waktu lebih dari satu dekade untuk menyelesaikan, melibatkan persiapan yang luas termasuk mengembangkan struktur pemerintahan, strategi hukum dan akuntansi, dan diagnostik bisnis. Proses ini membutuhkan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah dan pertimbangan berbagai aspek peraturan. Merger ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan, mengurangi biaya logistik, dan memposisikan Pelindo sebagai pemimpin dalam ekosistem maritim. Rencana masa depan termasuk memperluas ke ekosistem logistik yang lebih luas dan berpotensi bergabung dengan perusahaan maritim lainnya.