Penandatanganan Kerja Sama Dan Rapat Koordinasi Kemenkumham Ri

Penandatanganan Kerja Sama dan Rapat Koordinasi Kemenkumham RI

Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. menghadiri Rapat Koordinasi Kemenkumham RI di Hotel Grand Mercure, Jakarta pada Rabu - Kamis (23-25/11). Rakor ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. dengan mengusung topik, “Tunjukkan Kinerja Kita Semakin PASTI dan BERAKHLAK”. Kemenkumham menginisiasi kolaborasi dan kerja sama kelembagaan dengan melibatkan 8 (delapan) institusi perguruan tinggi. Salah satunya, Fakultas Hukum Unhas. Turut hadir Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi FH Unhas Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Editor in Chief Jurnal HALREV Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Managing Editor Jurnal HALREV Ahsan Yunus, S.H., M.H.

Dekan FH Unhas mengapresiasi kerja sama kelembagaan antar perguruan tinggi dan Kemenkumham RI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perubahan ke era digitalisasi, membuat diseminasi terbitan ilmiah tidak hanya berfokus pada aspek konten, tetapi juga menitikfokuskan pada standar tata kelola sesuai standar global. Standar pengelolaan Jurnal Internasional Bereputasi hanya dapat berjalan optimal melalui kolaborasi dan kemitraan yang baik antar institusi penerbit.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kelembagaan. Pola kerja sama yang dibangun ini bersifat praktis, dimana jurnal ilmiah terbitan Kemenkumham akan menjalin kolaborasi pengelolaan dengan Jurnal Ilmiah Hasanuddin Law Review (HALREV) Fakultas Hukum Unhas yang telah meraih predikat “Jurnal Internasional”. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak dalam pengelolaan jurnal ilmiah. FH Unhas berkomitmen untuk terus menggalakkan peningkatan standar pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan Balitbang, Kementerian Hukum dan HAM. Kerja sama kelembagaan ini akan mulai efektif diterapkan di awal tahun 2023 melalui intensive training standardisasi tata kelola menuju Jurnal Internasional Bereputasi.