Fakultas Hukum Unhas bekerja sama dengan Komisi Yudisial RI menyelenggarakan Program Klinik Etik dan Advokasi “Judicial Dignity Class 2025” yang berlangsung pada Rabu - Kamis (12-13/11) di Ruang Video Conference FH Unhas. Kegiatan yang diikuti oleh 30 mahasiswa Program Sarjana FH Unhas ini dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi Yudisial RI yang juga Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. Turut hadir Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. didampingi Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
Anggota KY-RI dalam sambutannya menyoroti agar mahasiswa mulai aware dengan dunia peradilan. Ia juga menyampaikan peluang profesi hukum baru sebagai Penata Kehakiman dalam lingkup Komisi Yudisial yang salah satu tugasnya adalah advokasi hakim.
Dekan dalam sambutannya mengajak para mahasiswa untuk lebih kritis terhadap dinamika dunia peradilan di Indonesia. Secara khusus, ia menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa, termasuk dalam mengawal rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Program ini secara khusus bertujuan menciptakan kader-kader militan dari kalangan mahasiswa untuk secara aktif mengkampanyekan dan mengadvokasi Kehormatan serta Keluhuran Martabat Hakim guna mencegah Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Melalui program ini, mahasiswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan advokasi. Ia berharap lahirnya generasi yang bukan hanya melek hukum, tapi juga sadar akan pentingnya menjaga integritas peradilan.
Selama dua hari, para peserta mendapatkan materi yang komprehensif dari pakar dan praktisi peradilan. Para peserta belajar langsung dari Pakar Hukum, Prof. Dr. Irwansyah, yang menyampaikan materi mendalam mengenai etika dan moral sebagai fondasi bagi penegak hukum. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar Wahyudi Said, S.H., M.Hum memberikan perspektif aspek yuridis dan filosofis terkait aturan tata tertib persidangan dan pengadilan, yang merupakan landasan hukum dalam pencegahan PMKH.
Tak hanya teori, kegiatan ini dikemas lebih atraktif dan aplikatif. Peserta dilibatkan dalam diskusi kelompok intensif, analisis kasus, hingga pembuatan konten kampanye advokasi yang diajarkan langsung oleh tim dari Komisi Yudisial RI yang secara khusus datang dari Jakarta mengawal kegiatan ini. Pendekatan ini memastikan bahwa 30 kader yang dihasilkan bukan hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk mengkampanyekan Gerakan anti PMKH untuk menjaga marwah dan martabat hakim.
