Fakultas Hukum Unhas menyelenggarakan kuliah umum dengan menghadirkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. dengan topik “Quo Vadis Rezim Perampasan Aset”. Kegiatan berlangsung pada Jumat (14/11) di Baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., FH Unhas dan dibuka secara resmi oleh Dekan FH Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Turut hadir Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. beserta Asbin Kejati Sulsel Abdillah, S.H., M.H. dan Aspidum Kejati Sulsel Teguh Suhendro, S.H., M.Hum.

Prof. Narendra mengawali diskusi dengan memberikan analogi untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep perampasan aset. Ia menekankan bahwa perampasan aset bukan sekadar tindakan penegakan hukum, tetapi juga instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara dan memberantas tindak pidana, terutama korupsi. Prof. Narendra menjelaskan perbedaan mendasar antara penyitaan dan eksekusi aset, dua proses hukum yang sering disalahpahami. Ia menyoroti tantangan pembuktian yang kerap muncul, khususnya dalam mengaitkan aset dengan aktivitas kriminal, serta kerumitan penyelesaian aset warisan yang terkait dengan pelaku tindak pidana.

Selain membahas praktik yang berlaku di Indonesia, Prof. Narendra turut memaparkan perbandingan dengan praktik hukum internasional. Ia memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat sistem perampasan aset di Indonesia, termasuk perlunya regulasi yang lebih jelas, mekanisme pembuktian yang lebih efektif, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum.